Meredam Dampak Perang Dagang

Meredam Dampak Perang Dagang

Perang dagang yang dikobarkan Donald Trump terhadap Tiong kok belum menunjukkan tanda– tanda mereda. alih-alih berdamai, as kemungkinan bakal semakin agresif ‘menyerang’ produk-produk impor asal Tiongkok, seiring memburuknya neraca perdagangan dengan rrT. as telah memberlakukan tarif bea masuk (Bm) senilai us$ 250 miliar terhadap produk impor asal Tiongkok. Tiongkok baru membalasnya senilai us$ 110 miliar. Dari total defisit neraca perdagangan as sebesar us$ 53,2 miliar per agustus lalu, us$ 38,6 miliar berasal dari Tiongkok, naik 4,7% yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Perang dagang yang tak berkesudahan bisa menjadi sangkakala kematian bagi para eksportir di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Produk ekspor akan semakin sulit masuk ke as. negara lain pun sulit ditembus karena as dan Tiongkok akan mengalihkan produk ekspornya ke negara-negara bersangkutan. malapetaka terjadi bila as dan Tiongkok ‘membuang’ produk ekspornya ke Indonesia. Industri manufaktur di dalam negeri akan kesulitan memindahkan (shifting) produknya dari pasar ekspor ke pasar domestik. nasib tragis juga akan dialami industri manufaktur berorientasi pasar dalam negeri karena pasar mereka bakal tergerus produk impor.

Karena itu, wajar bila para eksportir nasional meminta pemerintah memberikan sejumlah insentif, baik fiskal maupun nonfiskal. Insentif fiskal dan nonfiskal bisa menjadi ‘amunisi’ baru bagi para eksportir untuk bertarung di pasar ekspor. Produk mereka akan lebih kompetitif. Insentif fiskal yang mendesak bagi para eksportir di antaranya harmonisasi tarif bahan baku, harmonisasi tarif produk jadi, dan diskon pajak penghasilan (PPh). selanjutnya penurunan pajak penjualan barang mewah (PPnBm) dan subsidi bunga kredit ekspor. sedangkan insentif nonfiskal yang sangat dibutuhkan terutama kemudahan perizinan investasi. Tak berlebihan pula jika para eksportir meminta pemerintah segera mengeksekusi berbagai perjanjian dagang dan investasi dengan negaranegara mitra.

Perjanjian-perjanjian itu dibutuhkan untuk membuka akses pasar dan menjamin kesinambungan pasar ekspor Indonesia yang terancam oleh sengitnya perang dagang antara as dan rrT. Perjanjian yang harus segera dituntaskan pemerintah di antaranya perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTa) dan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (comprehensive economic partnership agreement/CePa). selanjutnya perjanjian preferensi perdagangan (preferential trade agreement (PTa) dan perjanjian perdagangan lintas batas (border trade agreement/BTa). ada enam FTa, CePa, PTa, dan BTa yang ditargetkan rampung pada 2019 dan 2020, yakni CePa dengan uni eropa, CePa dengan australia, FTa dengan european Free Trade association (eFTa), PTa dengan Iran, dan BTa dengan malaysia.

Itu belum termasuk kemitraan ekonomi komprehensif regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/ rCeP). Dampak perang dagang antara as dan rrT tak bisa dipandang sebelah mata. Itu sebabnya, Dana moneter Internasional (ImF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini dan tahun depan masing-masing dari 3,9% menjadi 3,7%. Pertumbuhan ekonomi dunia bisa lebih rendah lagi bila perang dagang meluas. Perang dagang bahkan memberikan konsekuensi tersendiri bagi perekonomian as. Kalangan analis global memperkirakan perang dagang –ditambah tren kenaikan suku bunga The Fed– akan menyeret ekonomi as ke dalam jurang resesi pada 2020. Bila itu terjadi, nasib pemulihan ekonomi global ke depan semakin sulit diterka. ekonomi Indonesia sudah terkena imbas perang dagang. nilai tukar rupiah bergejolak tiada henti. sejak awal tahun hingga 14 november, mata uang Garuda sudah melemah sekitar 9% dari rp 13.548 ke rp 14.755 per dolar as. Pelemahan rupiah terjadi akibat derasnya arus modal keluar (capital outflow) dari instrumen portofolio di Tanah air. Para investor asing-asing ramairamai menarik dananya dari Indonesia karena mereka menganggap suku bunga di as lebih menguntungkan. Bank sentral as (The Fed) tahun ini sudah tiga kali menaikkan suku bunga acuan (Fed funds rate/FFr) dan akan menaikkannya sekali lagi pada Desember.

Pemicu tambahan capital outflow tiada lain perang dagang. Perang dagang terbukti telah menggerus kinerja ekspor nasional sejalan dengan stagnasi pasar di negara-negara tujuan ekspor. neraca perdagangan Januari-september 2018 menorehkan defisit us$ 3,78 miliar. Penguatan dolar as akibat kenaikan FFr dan perang dagang tak dapat dimanfaatkan para eksportir Indonesia karena 76% industri manufaktur di dalam negeri menggunakan bahan baku impor. akibat membesarnya defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan (current account deficit/CaD) pada triwulan III-2018 naik menjadi us$ 8,8 miliar atau 3,37% terhadap produk domestik bruto (PDB) dibandingkan triwulan sebelumnya us$ 8 miliar (3,02% PDB), sehingga CaD kumulatif mencapai 2,86% PDB. CaD yang melebar, diikuti capital outflow dan turunnya kinerja ekspor adalah berita buruk bagi perekonomian nasional. rupiah bakal kian tertekan. efek domino bisa terjadi.

Baca Juga : Daftar Harga Genset Perkins

Para investor asing di pasar saham dan valas akan semakin masif memindahkan dananya ke as. Indonesia bakal terkena inflasi barang impor (imported inflation). harga barang-barang yang memiliki kandungan impor, termasuk bahan bakar minyak (BBm), akan melambung. atas dasar itu pula, kita meminta pemerintah segera memperbaiki CaD dari sisi ekspor. memperkuat daya saing ekspor bisa mendatangkan banyak manfaat. ekspor bakal meningkat, neraca perdagangan kembali positif, dan CaD membaik. ujung-ujungnya, cadangan devisa bertambah dan rupiah menguat. Karena perusahaan manufaktur berorientasi ekspor umumnya padat karya, memperbaiki CaD dari sisi ekspor juga efektif mengurangi angka pengangguran dan mencegah PhK. lagi pula, terobosan pemerintah belum membuahkan hasil signifikan. untuk membenahi CaD, pemerintah telah mewajibkan eksportir mineral dan batu bara memasukkan devisa hasil ekspor (Dhe) ke rekening bank nasional serta mewajibkan proyek energi menggunakan barang modal, bahan baku, dan peralatan buatan lokal.

Juga memperluas program pencampuran 20% minyak sawit dalam solar (B20) dan menaikkan tarif PPh impor barang konsumsi. Kebijakan yang semula dianggap bakal ampuh menambal CaD dalam tempo singkat itu belum nendang. Buktinya, rupiah masih mondar-mandir di level rp 14.700-15.200 per dolar as

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *